Surabays-Opini Publik Surabaya: Deadlock Parkir Picu Reaksi Warga, Usulan Libatkan Warga Sekitar Menguat

Kebuntuan dalam pertemuan antara Paguyuban Juru Parkir (PJS) dan pemerintah kota tak hanya berhenti di ruang diskusi. Gaungnya langsung merembet ke tengah masyarakat.

Warga Surabaya mulai angkat suara. Di berbagai platform media sosial, komentar mengalir deras—menunjukkan satu hal: publik ikut resah melihat tidak adanya titik temu.

Sebagian menilai, konflik ini bukan lagi sekadar soal kebijakan, melainkan sudah menyentuh aspek kepercayaan dan rasa keadilan.

Netizen: “Kalau Tidak Ketemu, Libatkan Warga Sekitar Saja”

Di tengah perdebatan yang tak kunjung usai, muncul satu gagasan yang cukup kuat digaungkan oleh netizen:
pengelolaan parkir sebaiknya melibatkan warga setempat.

Menurut mereka, membuka lowongan bagi warga yang tinggal di sekitar titik parkir bisa menjadi solusi konkret.

Alasannya sederhana, tapi cukup masuk akal:

- Warga sekitar lebih mengenal lingkungan
- Lebih mudah diawasi secara sosial
- Rasa memiliki terhadap wilayah lebih tinggi

“Kalau yang jaga orang sekitar, minimal ada tanggung jawab moral. Bukan sekadar kerja, tapi menjaga lingkungan sendiri,” tulis salah satu netizen.

Soal Keamanan Jadi Sorotan

Tak sedikit warga yang mengaitkan usulan ini dengan aspek keamanan.

Dengan dikelola oleh warga lokal, diharapkan potensi kehilangan kendaraan bisa ditekan.
Pengawasan tidak hanya formal, tapi juga berbasis kedekatan sosial.

Logikanya jelas: orang yang menjaga lingkungan sendiri, cenderung lebih peduli dibanding sekadar pekerja yang datang dan pergi.

Kekecewaan Publik: Jangan Sampai Rakyat Jadi Korban

Di sisi lain, ada nada kekecewaan yang cukup terasa. Warga berharap pemerintah dan PJS bisa segera menemukan jalan tengah, bukan justru saling mengunci posisi.

Karena pada akhirnya, yang terdampak bukan hanya dua pihak tersebut—tetapi juga masyarakat luas sebagai pengguna layanan parkir.

Mencari Jalan Tengah, Bukan Memperlebar Jurang

Opini publik ini menjadi sinyal penting.
Bahwa masyarakat tidak hanya menonton, tapi juga mulai menawarkan solusi.

600 Jukir Diberhentikan, Polemik Parkir Digital Surabaya Kian Memanas

Mengutip berita Detik Jatim, Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya resmi memberhentikan sekitar 600 juru parkir (jukir) yang dinilai tidak mendukung program parkir digital.

Keputusan ini diambil karena para jukir tersebut dianggap tidak kooperatif, terutama dalam hal pengurusan dan aktivasi rekening bank yang menjadi bagian dari sistem pembayaran non-tunai.
Plt Kepala Dishub Surabaya, Trio Wahyu Bowo, menegaskan bahwa sistem baru tidak lagi menggunakan pembayaran tunai.

“Kami tidak bisa memberikan secara tunai. Semua akan ditransfer ke rekening masing-masing jukir,” ujarnya di Terminal Intermoda Joyoboyo, Senin (6/4/2026).